Kegiatan Magang di Dinkes Kota Cirebon
Liburan semester 5 sebentar lagi, dan aku ingin menggunakan kegiatan liburan kali ini dengan baik serta bermanfaat untuk kedepannya. Karena, jujur saja aku tidak punya planning akan liburan kemana. Jadi, aku putuskan untuk digunakan kegiatan magang mandiri saja.
Magang mandiri dilaksanakan atas keinginan dan pengajuan mahasiswa itu sendiri ke pihak kampus. Pihak kampus nanti akan memfasilitasi administrasi apa saja yang dibutuhkan. Alurnya tidak membingungkan dan cukup mudah. Saat itu aku datang ke pihak Bapendik (sama hal nya degan TU) menjelaskan pengajuan ku dan meminta arahan serta surat pengantar. Berkas yang dipersiapkan saat itu proposal dan surat pengantar dari kampus untuk diberikan kepada tempat magang nanti.
Tempat magang mandiri yang aku tuju yaitu Dinas Kesehatan Kota Cirebon, selain ingin tahu kebijakan tingkat dinas karena tempat tinggal dekat dengan dinkes kota. Berkas sudah siap aku pun langsung menuju ke tempat magang (sekitar 1 minggu sebelum liburan semester). Aku diarahkan ke bagian PSDMK dan ketemu pihak yang mengurusi kegiatan magang/PKL/sejenisnya dengan membawa berkas proposal dan surat pengantar dari kampus. Pihak Dinkes saat itu meminta MoU kegiatan dari kampus, namun karena ini pengajuan sendiri bukan program dari kampus. Sehingga diperbolehkan hanya dengan membawa proposal dan surat pengantar, dengan membayar biaya magang per hari yang dikenakan tarif Rp 30.000. Magang mandiri ini aku ajukan hanya untuk 1 bulan saja terhitung dari tanggal 25 Januari - 20 Februari 2016, sehingga total biaya magang nya Rp 300.000.
Pakaian mengikuti kebijakan tempat magang dan dengan menggunakan jas almamater. Jam masuk pukul 07.00 dan pulang Pukul 16.00 (atau bisa juga lebih) tergantung dengan kegiatan yang ada di Dinkes. Setiap harinya ada apel dan untuk di hari Jum'at ada kegiatan senam untuk para karyawan dan peserta magang. Kebanyakan ada siswa yang sedang melakukan kegiatan semacam prakerin gitu. Jadi, temen ngobrolnya kebanyakan siswa/i itu.
Beberapa hari setelah itu, aku di hubungi pihak Dinkes bahwa tempat magang nanti itu di bagian Pelayanan Kesehatan Primer (Yankes Primer) Dinkes dengan spesifik ke sub bidang Promosi Kesehatan. Bidang tersebut mengurusi kegiatan dan laporan-laporan dari Puskesmas serta tindak lanjutnya seperti apa nanti. Selain itu, ketika pembahasan masih dalam ranah Yankes Primer pasti ditangani oleh bidang ini kalaupun tidak akan ada kegiatan lintas sektoral.
Proposal magang terkait dengan Pengaruh target Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap pencapaian cakupan Promosi Kesehatan. Pembahasannya nanti akan lebih membahas mengenai SPM, Cakupan Desa Siaga Aktif, Penyusunan SPM Kab/Kota, Pelimpahan fungsi pelayanan kesehatan pada tingkat kecamatan dan keluragan serta pengaruh target SMP tersebut.
Minggu pertama magang aku menghadap kepala bidang terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan mendapatkan arahan selama PKL di sub bidang Promkes. Setelah itu, langsung arahan dari pihak Promkesnya. Awal magang ini aku diharuskan untuk mempelajari mengenai Format Laporan Promkes Tk Kab/Kota yang didalamnya ada laporan telaah kemandirian Puskesmas, PHBS dan Desa Siaga, penyuluhan, kesehatan kerja. Kemudian, laporan kamsi kuantitatif, terkait dengan pemantauan dan evaluasi Desa Siaga Aktif serta terkait Posyandu. Karena, tingkat dinkes sebagai pusat pelaporan puskesmas. Maka, harus mengetahui terkait pelaporan tersebut. Tentunya harus mengetahui terkait dengan regulasi terkait
Minggu kedua sampai dengan ke empat mempelajari terkait dengan pelaporan semua puskesmas, feedback Dinkes kepada puskesmas, SPM beserta dengan cakupannya, MTBS, Juknis pembiayaan dan sebagainya. Lebih kompleks dan Alhamdulilahnya kalau ada rapat di Dinkes terkait Yankes dilibatkan. Jadi, untuk menambah pengetahuan.
"Jadi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kinerja unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, mengetahui cakupan desa siaga aktif."
SPM disusun dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, kualitas layanan, kesetaraan dan kemudahan layanan serta biaya pelayanan. SPM juga mengandung asas sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Sehingga,cakupan dengan hasil target sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pembiayaan puskesmas. Kurang lebih pembahasannya seperti itu.
Semoga semua Nakes yang bekerja diberbagai sektor dapat diberikan kesehatan, kemudahan dalam bekerja dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk dirinya sendiri.
Jangan lupa jaga kesehatan!
Komentar
Posting Komentar